BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Masalah lingkungan Hidup pada hakekatnya merupakan ketidaknormalan kondisi ekosistem. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya secara wajar salah satu atau beberapa unsur ekosistem yang akibatnya dapat diraskan oleh manusia. Masalah lingkungan terjadi oleh aktifitas manusia yang beranggapan bahwa manusia dapat memanfaatkan lingkungan sesuai yang diinginkannya. Perubahan strategi pemanfaatan lingkungan yang seharusnya hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, bergeser menjadi untuk memenuhi keinginan manusia berakibat manusia kehilangan kendali dan tidak ada usaha untuk mengadakan penghematan akan cadangan sumber daya alam yang ada. Pada dasarnya masalah lingkungan yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah kepadatan penduduk dan kemiskinan, serta masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan. Penyebab terjadinya masalah lingkungan tersebut adalah adanya pertambahan penduduk, sehingga penyediaan akan kebutuhan pun bertambah banyak pula. Semakin besarnya jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya persaingan dalam mempertahankan eksistensinya, sehingga berkembang pola-pola kehidupan persaingan yang mengakibatkan manusia tidak puas dengan terpenuhi kebutuhannya, tetapi merasa perlu lebih dari pada yang lain sehingga manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhannya.
Masalah kerusakan lingkungan selalu menjadi sesuatu yang kasatmata jika berbicara tentang isu-isu lingkungan hidup. Padahal, kerusakan lingkungan tidak serta merta terjadi dan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan banyak hal dan banyak kepentingan yang saling berpengaruh. Seperti kasus dugaan pencemaran lingkungan Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya yang akan menduduki peringkat teratas daftar kasus utama lingkungan hidup yang belum diselesaikan.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting mengemukakan bahwa masalah lingkungan yang sedang kita hadapi jauh lebih buruk dan kompleks dari yang dapat dibayangkan. Degradasi lingkungan telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan sudah pada tingkat mengancam kehidupan kita sendiri. Masalah lingkungan tidak lagi dapat digambarkan dengan tingkat deforestasi, polusi, degradasi lingkungan, banjir, atau fenomena lain yang secara fisik dapat dilihat. Akan tetapi, di balik semua itu, kita sedang menghadapi destruksi yang secara sistematis menempatkan manusia dalam risiko yang sangat besar di masa yang akan datang.
Masalah lingkungan hidup bukan hanya persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara (kehidupan global). Oleh karena itulah berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup. Seperti dengan diselenggarakannya KTT Bumi, Protocol Kiyoto, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil, berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomis sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau baatubara. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi ini tentu mempunyai manfaat yang besar, paling tidak sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita nanti.
Manusia di bumi ini menmpunyai tugas utama yaitu memanfaatkan dan memelihara lingkungan hidup. Kedua tugas ini harus dapat berjalan seimbang, bukan hanya memanfaatkan yang di nomer satukan. Oleh karena itu melakukan pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan hidup merupakan tugas kita sebagai manusia yang merupakan subyek penyebab kerusakan lingkungan hidup dan sekaligus obyek yang terkena dampak dari kerusakan tersebut.
Rumusan Masalah
Apa penyebab dari kerusakan lingkungan hidup?
Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup?
Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dan dunia untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup?
Apa saja kelemahan strategis dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia?
Tujuan
Untuk mengetahui penyebab dari kerusakan lingkungan hidup.
Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia dan dunia untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup.
Untuk mengetahui kelemahan strategis dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup
Penyebab utama kerusakan lingkungan hidup menurut Emil Salim ada dua yaitu:
Pertumbuhan penduduk
Akibat adanya pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya defersifikasi mata pencaharian penduduk dan pertambahan kebutuhan penduduknya, maka hal ini berakibat semakin sulitnya pengontrolan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di dalam lingkungan. Salah satu dampak langsung dari pertumbuhan penduduk ini adalah terjadinya kemiskinan. Adanya kemiskinan ini secara tidak langsung juga memberi sumbangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Beberapa masalah yang berkaitan antara tingkat kemiskinan dan tingkat kerusakan lingkungan hidup antara lain:
Lahan tempat tinggal penduduk.
Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan.
Lapangan pekerjaan
Penduduk miskin tanpa mata pencaharian akan memanfaatkan lingkungan sekitar, sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku. Karena desakan ekonomi, banyak penduduk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memasuki kawasan-kawasan yang sebenarnya dilindungi, apabila tidak dicegah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama menyebabkan kawasan lindung akan berkurang bahkan hilang sama sekali, yang berdampak pada hilangnya fungsi lingkungan (sebagai pemberi jasa lingkungan).
Rendahnya kesadaran lingkungan
Penduduk miskin yang mempunyai tingkat pendidikan rendah akan cenderung mempunyai tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang juga rendah. Ada kaitan yang erat dan bersifat timbal-balik antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Biasanya, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan sebaliknya kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang dapat diraih.Bila pendidikan penduduk rendah maka pemahaman terhadap masalah-masalah lingkungan juga rendah. Dampak selanjutnya, bila pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan rendah maka tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang sehat juga rendah bahkan tidak ada.
Pola hidup konsumtif yang telah banyak dipraktekkan oleh negara-negara maju, telah mempercepat proses kerusakan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan pemakaian bahan bakar fosil yang mereka gunakan, yaitu sebesar 70% dari penduduk dunia. Pembakaran fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran ini mereka lakukan untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, industrialisasi, dan transportasi. Pembakaran bahan bakar menghasilkan gas yang berbahaya seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), dan belerang dioksida (SO2). Peningkatan jumlah gas ini secara tidak langsung mempunyai efek terhadap manusia melalui perubahan iklim. Karbon dioksida (CO2) menyebabkan efek rumah kaca (greenhouse) transparan terhadap radiasi gelombang pendek dan meyerap radiasi gelombang panjang. Dengan demikian kenaikan konsentrasi CO2 di atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu permukaan bumi. Pembakaran bahan bakar yang menghasilkan energi, merupaka n sumber utama pencemaran udara. Sampai sekarang masalah pencemaran batu bara, yiatu jelaga, belerang dioksida, abu yang beterbangan, dan zat yang dimuntahkan dari industri ke atmosfer. Pemakaian bahan bakar minyak dan gas alam untuk tenaga listrik, gasolin, dan kerosin untuk kapal jet, dan minyak diesel untuk transportasi menimbulkan pencemaran udara jenis baru dalam hal ini reaksi fotokimia berperan penting. Dengan konsumsi energi yang demikian tinggi dan pola hidup yang konsumtif, masyarakat negara maju telah menjadi penghasil berbagai limbah dalam jumlah yang sangat besar.
Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
Kemajuan IPTEK merupakan prestasi gemilang yang dicapai manusia yang sekaligus merupakan penyebab terbesar kerusakan lingkungan. Peradaban manusia semakin maju, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Kemajuan di bidang teknologi ini mempengaruhi sikap dan pandangan hidup manusia. Sikap dan pandangan hidup yang semula immanent atau holistik berangsur menjadi pandangan yang bercorak transeden. Pandangan ini memandang lingkungan hidup sebagai obyek bukan sebagai bagian dari integral dirinya. Lingkungan tidak dipandang sejajar atau fungsional melainkan sudah menjadi subordinasi dari kepentingan manusia, karena itu lingkungan dapat dieksploitasi berdasarkan kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Alam harus ditundukkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Pesatnya kemajuan IPTEK turut menggesar pola pikir dan tingkah laku manusia. Terjadi pergesaran nilai hubungan antar manusia dengan lingkungannya. Tingkah laku yang dipengaruhi kemajuan IPTEK tersebut, memberikan tekanan yang semakin berat pada daya dukung lingkungan.
2.2 Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup
Upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup penting untuk dilakukan, jika melihat kerusakan yang ada sekarang. Ketusakan lingkungan di wilayah Indonesai sudah masuk dalam kategori berat. Jika kita melihat kerusakan hutan yang ada di Indonesia, maka kita akan tahu bahwa seluruh hutan di Indonesia sebagian besar sudah rusak. Berdasarkan Statistik Kehutanan 1993, luas kawasan hutan diperkirakan sekitar 141,8 juta hektare. Pada 2001 luas itu telah menurun menjadi sekitar 108,6 juta hektare. Jadi, selama kurun waktu 8 tahun itu luas hutan menyusut sebesar 32,2 juta hektare. Penyusutan terbesar terjadi di Kalimatan, yakni 12,8 juta hektare per delapan tahun, sama dengan 1,6 juta hektare setahun, disusul hutan Sumatera (hilang 11,6 juta hektare), dan lain-lain. Dengan data-data ini, bisa dibayangkan begitu terancamnya bumi kita. Menurut data ini juga, hutan taman nasional atau hutan lindung, yang luasnya 21 juta hektare, cukup terlindungi. Namun, pantauan Ditjen Bangda Depdagri terhadap 11 hutan taman nasional pada 2004 di Sumatera menunjukkan terjadi penjarahan di sana. Ini merupakan data tentang kerusakan hutan, sedangkan masih banyak lagi terjadi kerusakan di wilayah perairan, udara maupun tanah.
Melihat kerusakan lingkungan hidup yang terjadi begitu besar, maka sudah sepantasnya jika perlu dilakukan upaya pencegahan pada terjadinya kerusakan yang berkelanjutan, agar kerusakan yang terjadi tidak bertambah. Selain itu juga perlu dilakukan upaya perbaikan pada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Upaya pencegahan kerusakan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga linkungan. Pendidikan ini dapat diberikan pada sekolah-sekolah formal yang ada, untuk mendidik anak-anak muda (siswa) sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau seminar-seminar kepada masyarakat umum melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fakta kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan pentingnya menjaga lingkungan yang ada agar atidak terjadi kerusakan yang serupa, karena kerusakan lingkungan ini juga akan berdampak pada manusia itu sendiri. Kepada para pengusaha juga perlu diberikan pengertian tentang lingkungan hidup, agar mereka tidak membuang limbah sisa industri yang berbahaya di lingkungan. Limbah industri yang berbahaya dapat mencemari tanah, air, bahkan udara jika industri tersebut menghasilkan asap. Untuk itu kepada para pengusaha itu perlu diberikan pembinaan tentang cara mengolah atau menyaring limbah sisa produksi mereka, sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam pemilihan tempat industri pun juga harus memperhatikan etika lingkungan agar tidak mencemari air tanah, udara sekitar perkampungan, maupun tanah pertanian penduduk.
Upaya pendekatan melalui pendidikan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan.
3. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas keperdulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.
Selain dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penegakan hukum. Seperti kasus ilegal logging (penebangan hutan secara liar) yang memerlukan hukum yang tegas, agar para pelaku jera dan tidak melakukan penebangan lagi. Penegakan hukum juga perlu dilakukan pada kasus-kasus pembangunan yang menyalahi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Di Indonesia masih banyak pembangunan yang menyalahi aturan dalam AMDAL, seperti pembangunan mall-mall, kompleks perumahan, maupun kawasan industri.
Untuk melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat setempat, pengelolaan ini dikenal dengan Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM). PBM ini merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya. Pengelolaan di sini meliputi berbagai dimensi seperti perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
(1) Persiapan
Dalam persiapan ini terdapat tiga kegiatan kunci yang harus dilaksanakan, yaitu (1) sosialisasi rencana kegiatan dengan masyarakat dan kelembagaan lokal yang ada, (2) pemilihan/pengangkatan motivator (key person) desa, dan (3) penguatan kelompok kerja yang telah ada/pembentukan kelompok kerja baru.
(2) Perencanaan
Dalam melakukan perencanaan upaya penanggulangan pencemaran laut berbasis masyarakat ini terdapat tujuh ciri perencanaan yang dinilai akan efektif, yaitu (1) proses perencanaannya berasal dari dalam dan bukan dimulai dari luar, (2) merupakan perencanaan partisipatif, termasuk keikutsertaan masyarakat lokal, (3) berorientasi pada tindakan (aksi) berdasarkan tingkat kesiapannya, (4) memiliki tujuan dan luaran yang jelas, (5) memiliki kerangka kerja yang fleksibel bagi pengambalian keputusan, (6) bersifat terpadu, dan (7) meliputi proses-proses untuk pemantauan dan evaluasi.
(3) Persiapan Sosial
Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat secara penuh, maka masyarakat harus dipersiapkan secara sosial agar dapat (1) mengutarakan aspirasi serta pengetahuan tradisional dan kearifannya dalam menangani isu-isu lokal yang merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi, (2) mengetahui keuntungan dan kerugian yang akan didapat dari setiap pilihan intervensi yang diusulkan yang dianggap dapat berfungsi sebagai jalan keluar untuk menanggulangi persoalan lingkungan yang dihadapi, dan (3) berperanserta dalam perencanaan dan pengimplementasian rencana tersebut.
(4) Penyadaran Masyarakat
Dalam rangka menyadarkan masyarakat terdapat tiga kunci penyadaran, yaitu (1) penyadaran tentang nilai-nilai ekologis ekosistem pesisir dan laut serta manfaat penanggulangan kerusakan lingkungan, (2) penyadaran tentang konservasi, dan (3) penyadaran tentang keberlanjutan ekonomi jika upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dapat dilaksanakan secara arif dan bijaksana.
(5) Analisis Kebutuhan
Untuk melakukan analisis kebutuhan terdapat tujuh langkah pelaksanaannya, yaitu: (1) PRA dengan melibatkan masyarakat lokal, (2) identifikasi situasi yang dihadapi di lokasi kegiatan, (3) analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, (4) identifikasi masalah-masalah yang memerlukan tindak lanjut, (5) identifikasi pemanfaatan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan di masa depan, (6) identifikasi kendala-kendala yang dapat menghalangi implementasi yang efektif dari rencana-rencana tersebut, dan (7) identifikasi strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan kegitan.
(6) Pelatihan Keterampilan Dasar
Pelatihan keterampilan dasar perlu dilakukan untuk efektivitas upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, yaitu (1) pelatihan mengenai perencanaan upaya penanggulangan kerusakan, (2) keterampilan tentang dasar-dasar manajemen organisasi, (3) peranserta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan, (4) pelatihan dasar tentang pengamatan sumberdaya, (5) pelatihan pemantauan kondisi sosial ekonomi dan ekologi, dan (6) orientasi mengenai pengawasan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dan pelestarian sumberdaya.
(7) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut secara Terpadu dan Berkelanjutan
Terdapat lima langkah penyusunan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu: (1) mengkaji permasalahan, strategi dan kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, (2) menentukan sasaran dan tujuan penyusunan rencana penanggulangan, (3) membantu pelaksanaan pemetaan oleh masyarakat, (4) mengidentifikasi aktivitas penyebab kerusakan lingkungan, dan (5) melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan serta dalam pemantauan pelaksanaan rencana tersebut.
(8) Pengembangan Fasilitas Sosial
Terdapat dua kegiatan pokok dalam pengembangan fasilitas sosial ini, yaitu: (1) melakukan perkiraan atau analisis tentang kebutuhan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, penyusunan rencana penanggulangan dan pelaksanaan penanggulangan berbasis masyarakat, serta (2) meningkatkan kemampuan (keterampilan) lembaga-lembaga desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah penyelamatan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pembangunan prasarana.
(9) Pendanaan
Pendanaan merupakan bagian terpenting dalam proses implementasi upaya penanggulangan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, peran pemerintah selaku penyedia pelayanan diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan sebagai dana awal perencanaan dan implementasi upaya penanggulangan. Namun demikian, modal terpenting dalam upaya ini adanya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan upaya penanggulangan dengan dana swadaya masyarakat setempat.
Upaya nyata yang dapat dilakukan sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup ataupun meminimalisir dampak terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil (fossil fuel) dan mulai menggunakan bahan bakar bio (biofuel).
Daur ulang limbah anorganik.
Penebangan hutan dengan sistem tebang pilih, dan sesuai kebutuhan.
Reboisasi atau penanaman hutan kembali.
Tidak membuang sampah pada tempat aliran air, seperti sungai, parit, dan selokan.
Menggunakan kendaraan bermotor sesuai kebutuhan
Menghemat dalam penggunaan energi, misalnya listrik
Berusaha menggunakan barang yang ramah lingkungan, sehingga pemakaiannya tidak hanya satu kali saja.
Menghemat air bersih
2.3 Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup
Pemerintah Dunia
Beberapa kebijakan pemerintah dunia untuk mengatasi masalah lingkungan hidup diantaranya adalah:
a. Konferensi Stockholm, 1972
Kesadaran global untuk memperhitungkan aspek lingkungan selain aspek ekonomi dan kelayakan teknik dalam pembangunan mencuat tahun 1972. Hal tersebut ditandai dengan Konferensi Stockholm tahun 1972. Konferensi ini atas prakarsa negara-negara maju dan diterima oleh Majelis Umum PBB. Hari pembukaan konferensi akhirnya ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia yaitu 5 Juni. Dari Konferensi ini menghasilkan resolusi-2 yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk menanggulangi masalah lingkungan yang sedang melanda dunia. Selain itu diusulkan berdirinya sebuah badan PBB khusus untuk masalah lingkungan dengan nama : United Nations Environmental Programame (UNEP). Dalam Konferensi juga berkembang konsep ecodevelopment atau pembangunan berwawasan ekologi. Sejalan dengan hal tersebut Indonesia mulai menggagas konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Namun dalam perjalanan, ternyata kesepakatankesepakatan Stockholm tidak bisa menghentikan masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Negara-negara maju masih meneruskan pola hidup yang mewah dan boros dalam menggunakan energi. Laju pertumbuhan industri, pemakaian kendaraan bermotor, konsumsi energi meningkat sehingga limbah yang dihasilkan juga meningkat pula. Sementara negara-negara berkembang meningkatkan exploatasi Sumber Daya Alamnya untuk meningkatkan pembangunan dan sekaligus untuk membayar utang luar negerinya. Keterbatasan kemampuan ekonomi dan teknologi serta kesadaran lingkungan yang masih rendah, menyebabkan peningkatan pembangunan yang dilakukan tidak disertai dengan melindungi lingkungan yang memadai. Maka kerusakan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup di negara berkembang juga semakin parah.
b. United Nations On Environment and Development (UNCED), 1992
Lingkungan hidup dunia yang semakin baik yang menjadi harapan Konferensi
Stockholm ternyata tidak terwujud. Kerusakan lingkungan global semakin parah. Penipisan lapisan ozon yang berakibat semakin meningkatnya penitrasi sinar ultra violet ke bumi yang merugikan kehidupan manusia, semakin banyaknya spesies flora
dan fauna yang punah, pemanasan global dan perubahan iklim semakin nyata dan betul-betul sudah di depan mata. Oleh karena itu masyarakat global memperbaharui
kembali tekadnya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan global dengan mengadakan KTT Bumi di Rio de Jeneiro pada bulan Juni 1992 dengan tema
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). KTT ini kita kenal dengan
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Dalam
UNCED disegarkan kembali suatu pengertian bersama bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang. Untuk
mencapai hal tersebut dalam setiap proses pembangunan harus memadukan 3 aspek
sekaligus yaitu : ekonomi, ekologi dan sosbud. Secara garis besar ada 5 hal pokok
yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Jeneiro yaitu :
1. Deklarasi Rio , mengembangkan kemitraan global baru yang adil.
2. Konvensi tentang perubahan iklim, diperlukan payung hukum guna menangani masalah pemanasan global dan perubahan iklim.
3. Konvensi tentang keanekaragaman hayati, diperlukan payung hukum untuk mencegah merosotnya keanekaragaman hayati.
4. Prinsip pengelolaan hutan, hutan mempunyai multi fungsi : sosial, ekonomi,
ekologi, kultural dan spiritual untuk generasi.
5. Agenda 21, menyusun program untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan : biogeofisik, sosekbud, kelembagaan, LSM.
c. World Summit On Sustainable Development (WSSD), 2002
Setelah 10 tahun KTT bumi, masyarakat global menilai bahwa operasionalisasi prinsip-2 Rio dan agenda 21 masih jauh dari harapan. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan agenda 21. Sekalipun demikian masyarakat global masih mengganggap bahwa prinsip-2 agenda 21 masih relevan. Kelemahan terletak pada aspek implementasinya. Oleh karena itu Majelis Umum PBB memutuskan adanya World Summit On Sustainable Development (WSSD). Ada 3 tujuan utama
diselenggarakannya WSSD yaitu :
1. Mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan agenda 21 dan memperkuat komitmen
politik dalam pelaksanaan agenda 21 di masa datang
2. Menyusun program aksi pelaksanaan agenda 21 untuk 10 tahun ke depan
3. Mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral
Dokumen yang dihasilkan dalam WSSD adalah :
1. Program aksi tentang pelaksanaan Agenda 21 sepuluh tahun mendatang
2. Deklarasi Politik
3. Komitmen berupa inisiatip kemitraan untuk melaksanakan pembangunan Berkelanjutan WSSD diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada bulan September 2002
d. Millenium Development Goals, 2000
Konferensi Stockholm tahun 1972, konferensi Bumi (UNCED) di Rio de Jeneiro tahun 1992, dan pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg merupakan upaya masyarakat global untuk meletakkan landasan dan strategi yang bersifat mondial dalam mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah dan memprihatinkan. Kesadaran global juga mengemuka karena ternyata upaya-upaya penanggulangan kemerosotan lingkungan hidup tidak mudah dan bahkan semakin rumit dan saling kait mengkait berbagai apek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik budaya, kemiskinan, ketimpangan antar negara dlsb.Selain 3 konferensi/pertemuan puncak para kepala negara/pemerintahan tersebut kiranya perlu dicatat pula suatu komitmen global yang tidak secara khusus membahas dan merumuskan masalah lingkungan hidup, namun kaitannya sangat erat dengan masalah lingkungan hidup yaitu Millenium Development Goals (MDG’s).
MDG’s awalnya dikembangkan oleh OECD dan kemudian diadopsi dalam United
Nations Millenium Declaration yang ditandatangani September 2000 oleh 189 negara
maju dan berkembang. Komitmen yang mencakup 8 sasaran tersebut harus dicapai
pada tahun 2015 dan sebagai angka dasar masing-masing sasaran adalah data tahun
1999. Komitmen dalam MDG’s yang dicetuskan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000 mencakup :
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ,dengan mengurangi setengahnya jumlah penduduk yang berpendapatan kurang US$ 1 per hari. Mengurangi setengahnya jumlah penduduk yang menderita kelaparan.
2. Pemenuhan pendidikan dasar untuk semua, dengan menjamin semua anak dapat menyelesaikan sekolah dasar. Hal tersebut disertai dengan upaya agar anak-2 tetap mengikuti pendidikan di sekolah dengan kulitas pendidikan yang baik.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan menghilangkan perbedaan gender baik pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan tingkat pertama pada tahun 2005 dan tahun 2015 untuk semua tingkat.
4. Menurunkan angka kematian anak usia di bawah 5 tahun, dengan sasaran menjadi 2/3 nya.
5. Meningkatkan kesehatan ibu, dengan mengurangi ratio kematian ibu menjadi 3/4 nya.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dengan menghentikan dan mulai menurunkan peyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Memberikan jaminan akan kelestarian lingkungan hidup, dengan memadukan prinsip-2 pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan masing-2 negara, menurunkan hilangnya sumber daya alam, mengurangi hingga 1/2 nya penduduk yg selama ini tidak bisa mengakses air bersih secara berkelanjutan, perbaikan secara signifikan terhadap tempat tinggal paling tidak 100 juta tempat tinggal kumuh (slum dwellers) sampai 2020.
8. Mengembangkan kerjasama global dalam pembangunan, antara lain dengan pengembangan sistem perdagangan dan keuangan yang transparan, kepemerintahan yang baik, memperhatikan kebutuhan-2 negara berkembang seperti : memberikan kuota export, penghapusan/penundaan pembayaran hutang , bantuan untuk pengentasan kemiskinan, bantuan untuk peningkatan produktivitas kaum muda, akses untuk memperoleh obat-2 an yang penting bagi negara berkembang. MDG’s saat ini menjadi begitu penting karena hampir 1/6 penduduk dunia atau sekitar 1,1 milyar, dalam kondisi miskin yang akut dan ekstrim dengan pendapatan kurang dari US$ 1 per hari. Kemiskinan menjadi peyebab utama dan akar dari ketidak adilan dan keamanan global. Demikian juga kemiskinan menjadi salah satu sumber utama laju kerusakan lingkungan hidup yang semakin sulit untuk ditanggulangi.Kewajiban masing- masing negara yang berkomitmen dengan MDG’s untuk melaporkan kemajuannya dalam melaksanakan program secara periodik dengan indikator yang jelas dan terukur. Wajar jika kita berharap sasaran MDG’s akan tercapai pada tahun 2015.
Pemerintah Indonesia
Dalam mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam RPJP 2005-2025 adalah sbb. :
a. Sasaran RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup
1. Membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan pelestarian fungsi LH yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
b. Arah RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup
1. Mendayagunakan SDA yang terbarukan SDA terbarukan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan menggunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan pengelolaan SDA tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukanan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah optimal di dalam negeri.
3. Menjaga keamanan ketersediaan energi menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-2 energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
4. Menjaga dan melestarikan sumber daya air pengelolaan diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
5. Mengembangkan sumber daya kelautan pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas.Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
6. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas Deversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.
7. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap
Wilayah Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
8. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia mengembangkan kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.
9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan. Pemulihan kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH meliputi : peningkatan kelembagaan, penegakan hukum, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan, internalisasi etika lingkungan dalam kegiatan produksi, konsumsi, pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari.
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.
2.4 Kelemahan Strategis dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia.
Beberapa kelemahan yang sifatnya mendasar selama ini dalam mengelola lingkungan hidup dan memerlukan tekad kuat untuk diperbaiki menurut kami adalah :
1. Energi nasional dalam kurun 10 tahun terakhir tercurah habis untuk pengembangan proses demokrasi yang kurang sehat, sehingga hal-2 yang strategis dan berdampak luas dan menjangkau llintas generasi kurang mendapat perhatian dan dukungan politis. Sebagai contoh : masalah lingkungan hidup, pendidikan warga negara yang cinta tanah air, dan peningkatan kualitas SDM sangat kurang mendapat perhatian.
2. Kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan hidup yang sudah cukup baik dalam formulasinya ternyata tidak dibarengi dengan implementasi yang baik. Sebagai contoh : illegal logging tetap berlangsung, polusi udara,air dan tanah tidak teratasi dan bahkan meningkat.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakkan dan pencemaran lingkungan hampir tidak ada sangsinya. Hal ini mendorong usaha rehablitasi lingkungan dan konservasinya tidak punya arti.
4. Otonomi daerah yang berorientasi menaikkan PAD menyebabkan exploatasi sumber daya yang membabi buta. Seolah-2 Lingkungan Hidup dan SDA nya adalah sapi perah yang tidaka akan habis susunya.
5. Anggaran sektor LH yang sangat kecil (kurang 1% dari APBN ?), sementara kontribusi hasil SDA mencapai sekitar 25-30% APBN, sangatlah tidak seimbang.
6. Sementara SDM yang menyadari pentingnya peran Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan dan sekaligus tabungan untuk anak cucu kita di masa depan tidak banyak, sekalipun itu di tingkat pengambil keputusan baik di Pusat maupun Daerah.
7. Minimnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi mengenai Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Penyebab utama kerusakan lingkungan hidup menurut Emil Salim ada dua yaitu:
a.Pertumbuhan penduduk
Lahan tempat tinggal penduduk.
Lapangan pekerjaan
Rendahnya kesadaran lingkungan
b.Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup
Upaya pendekatan melalui pendidikan, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengertian dasar tentang lingkungan hidup, permasalahannya serta peran dan tanggung jawab manusia dalam upaya melestarikan fungsi-fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu individu dan masyarakat mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan memecahkan permasalahan lingkungan.
3. Memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya, melalui penyuluhan terhadap individu atau masyarakat tentang sistem nilai yang sesuai, kepekaan yang kuat atas keperdulian tentang lingkungan dan motivasi untuk secara aktif berpartisipasi terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan.
Selain dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum perlu dilakukan pada kasus-kasus pembangunan yang menyalahi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Selain itu, penanggulangan kerusakan lingkungan pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat setempat, yaitu dengan melakukan program Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM).
Upaya nyata yang dapat dilakukan sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup ataupun meminimalisir dampak terhadap lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil (fossil fuel) dan mulai menggunakan bahan bakar bio (biofuel).
Daur ulang limbah anorganik.
Penebangan hutan dengan sistem tebang pilih, dan sesuai kebutuhan.
Reboisasi atau penanaman hutan kembali.
Tidak membuang sampah pada tempat aliran air, seperti sungai, parit, dan selokan.
Menggunakan kendaraan bermotor sesuai kebutuhan
Menghemat dalam penggunaan energi, misalnya listrik
Berusaha menggunakan barang yang ramah lingkungan, sehingga pemakaiannya tidak hanya satu kali saja.
Menghemat air bersih
Usaha Pemerintah dalam Masalah Lingkungan Hidup
1. Mendayagunakan SDA yang terbarukan SDA terbarukan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan menggunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan pengelolaan SDA tak terbarukan, diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukanan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah optimal di dalam negeri.
3. Menjaga keamanan ketersediaan energi menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-2 energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
4. Menjaga dan melestarikan sumber daya air pengelolaan diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
5. Mengembangkan sumber daya kelautan pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas.Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
6. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas Deversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.
7. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap
Wilayah Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
8. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia mengembangkan kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.
9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan. Pemulihan kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.
Kelemahan Strategis dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia.
1. Energi nasional dalam kurun 10 tahun terakhir tercurah habis untuk pengembangan proses demokrasi yang kurang sehat, sehingga hal-2 yang strategis dan berdampak luas dan menjangkau lintas generasi kurang mendapat perhatian dan dukungan politis.
2. Kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan hidup yang sudah cukup baik dalam formulasinya ternyata tidak dibarengi dengan implementasi yang baik. 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perusakkan dan pencemaran lingkungan hampir tidak ada sangsinya. Hal ini mendorong usaha rehablitasi lingkungan dan konservasinya tidak punya arti.
4. Otonomi daerah yang berorientasi menaikkan PAD menyebabkan exploatasi sumber daya yang membabi buta. Seolah-2 Lingkungan Hidup dan SDA nya adalah sapi perah yang tidaka akan habis susunya.
5. Anggaran sektor LH yang sangat kecil (kurang 1% dari APBN ?), sementara kontribusi hasil SDA mencapai sekitar 25-30% APBN, sangatlah tidak seimbang.
6. Sementara SDM yang menyadari pentingnya peran Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan dan sekaligus tabungan untuk anak cucu kita di masa depan tidak banyak, sekalipun itu di tingkat pengambil keputusan baik di Pusat maupun Daerah.
7. Minimnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi mengenai Lingkungan Hidup antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3.2 Saran
Peran pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi, dan tersinkronisasi. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk mendukung pengelolaan sumberdaya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan turut berperanserta untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Peran lembaga pendidikan juga sangat penting dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dalam segala bidang, termasuk dalam pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Pendidikan ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan. Ini merupakan hal yang sangat mendasar dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Jika masyarakat sudah sadar akan lingkungan maka upaya pencegahan maupun perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan baik. Hal ini berarti untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, dan semua pihak dalam masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Suwarna, Timotius. No Year. Geografi Lingkungan. Malang: UM
Tjasjono, Bayong. 2003. Klimatologi Umum. Bandung: ITB
No name. 2009. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mulung Raya.(online).http://blhmura.wordpress.com/. Diakses 28 Oktober 2009.
Kadoet. 2006. Ekowisata Alternatif Pencegahan Kerusakan Lingkungan. (online). http://www.acehforum.or.id/ekowisata-alternatif-pencegahan-t1057.html?s=02d141180ae6782d9a4cbc32c4577837&. Diakses 28 Oktober 2009
No name. 2005. Kemiskinan Percepat Kerusakan Lingkungan Hidup. (online)
http://arsip.pontianakpost.com/. Diakses 29 Oktober 2009.
mambantu saya dalam mengerjakan tugas . i like it
BalasHapus